Sejak berhasil merebut sebagian besar wilayah Rakhine bagian tengah dan utara serta Paletwa di Negara Bagian Chin selatan, Arakan Army (AA) bersama sayap politiknya United League of Arakan (ULA) secara efektif membentuk pemerintahan alternatif di luar kendali junta militer Myanmar. Pemerintahan tersebut dikenal dengan nama Arakan People’s Government (APG), sebuah sistem administrasi semi-terpusat yang kini mulai berkembang pesat di wilayah yang mereka kuasai.
Arakan People’s Government tidak berbentuk parlementer maupun presidensial dalam arti konstitusi formal negara modern, melainkan sebuah pemerintahan de facto berbasis militer-sipil dengan komando vertikal. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin AA sekaligus Ketua ULA, Twan Mrat Naing, yang secara praktis berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam struktur tersebut.
Tidak ada jabatan presiden atau perdana menteri sebagaimana negara berdaulat pada umumnya. Pemerintahan berjalan dengan sistem komando terpusat, di mana keputusan politik, militer, dan administrasi sipil ditentukan oleh Presidium ULA yang terdiri dari elite militer AA dan sejumlah komisaris sipil. Mereka memegang kendali langsung atas berbagai komite yang dibentuk di setiap wilayah administratif.
Penduduk di wilayah yang saat ini dikuasai oleh Arakan People’s Government diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 juta jiwa. Mereka tersebar di berbagai kota dan desa di Kyauktaw, Ponnagyun, Rathedaung, Minbya, hingga Paletwa. Populasi ini terdiri dari etnis Rakhine Buddhis, Rohingya Muslim, Khumi, Mro, Diangnet, serta komunitas kecil Hindu dan Maramagyi.
Kekuatan militer AA sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 personel aktif, dengan tambahan ribuan sukarelawan paramiliter yang direkrut dari kalangan masyarakat lokal. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan ringan hingga menengah, termasuk senapan serbu, senapan mesin, mortir, peluncur roket, serta sejumlah rudal anti-tank dan sistem artileri lapangan.
Meski belum memiliki angkatan laut dalam struktur formal, AA diketahui memiliki armada kapal cepat bersenjata sederhana untuk patroli sungai dan pesisir di sepanjang Sungai Kaladan dan wilayah pantai Rakhine. Kapal-kapal ini dilaporkan kerap digunakan untuk mengamankan jalur suplai logistik dari wilayah perbatasan India dan Bangladesh.
Struktur kabinet dalam Arakan People’s Government terdiri dari berbagai komite dan departemen yang membidangi kesehatan, pendidikan, urusan agama, pembangunan ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Beberapa tokoh kunci dalam pemerintahan sipil ini di antaranya Kyaw Zaw Khing sebagai kepala departemen politik, serta Haji Sin Min yang memimpin Komite Islam Council untuk komunitas Rohingya.
Sumber pemasukan utama pemerintahan ini berasal dari pungutan pajak perdagangan lintas wilayah, biaya administrasi, serta kontribusi sukarela masyarakat dan diaspora Arakan di luar negeri. Selain itu, AA juga diketahui menerima sokongan finansial dan logistik dari jaringan pendukungnya di India Timur Laut dan kemungkinan kontak tidak langsung dengan kelompok bersenjata di kawasan.
Pendapatan dari pengelolaan hasil pertanian dan perikanan lokal di kawasan pesisir Rakhine serta komoditas hutan seperti kayu dan damar menjadi sektor ekonomi pendukung. Pemerintahan ini juga mulai menerapkan sistem pengurusan izin dagang dan pajak ekspor-impor bagi barang-barang yang melewati pelabuhan kecil di sepanjang sungai.
Struktur administrasi Arakan People’s Government bersifat piramidal. Di tingkat puncak ada Presidium ULA dan Komando Militer Regional. Di bawahnya terdapat komite administrasi distrik, komite desa, dan lembaga komunitas yang bertugas menjalankan urusan harian masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, serta keamanan lingkungan.
Di sektor hukum, Arakan People’s Government telah membentuk pengadilan rakyat di beberapa kota yang mengadili perkara-perkara perdata dan pidana ringan. Untuk kasus berat atau terkait keamanan, keputusan diambil langsung oleh komando militer regional melalui dewan pengadilan militer sipil gabungan.
Meski pemerintahan ini belum diakui secara internasional, AA secara aktif membangun komunikasi dengan organisasi kemanusiaan dan NGO asing, menawarkan akses terbatas ke wilayah-wilayah pengungsi internal dan program rehabilitasi komunitas. Hal ini menjadi strategi politik untuk mencari legitimasi di mata dunia.
Pemerintahan Arakan People’s Government juga memiliki Humanitarian and Development Coordination Office (HDCO) yang mengatur program bantuan, pengungsi, serta pembangunan infrastruktur dasar. Lembaga ini bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal dan relawan internasional yang beroperasi secara diam-diam.
AA bahkan telah membangun sistem kepolisian sipil di kawasan yang telah mereka kuasai. Pasukan ini direkrut dari warga lokal berbagai etnis, termasuk Rohingya, untuk mengelola keamanan lingkungan dan tugas-tugas administrasi, sekaligus meredam potensi perlawanan dari kelompok bersenjata lain seperti ARSA.
Dalam waktu dekat, Arakan People’s Government berencana mengembangkan badan ekonomi yang mengatur usaha dagang dan produksi lokal, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan. Badan ini diharapkan dapat menjadi fondasi ekonomi jangka panjang bagi pemerintahan alternatif Rakhine.
Meski kekuatan AA cukup signifikan, tantangan mereka masih besar. Ancaman serangan balasan junta militer Myanmar, kehadiran kelompok bersenjata ekstrem seperti ARSA, serta ketegangan antar komunitas menjadi penghalang utama stabilitas pemerintahan de facto ini. Ditambah lagi dengan kendala logistik dan terbatasnya sumber daya keuangan.
Keberhasilan atau kegagalan Arakan People’s Government dalam membangun sistem pemerintahan mandiri akan menjadi tolok ukur penting masa depan politik Rakhine. Jika mampu bertahan, entitas ini berpeluang menjadi model otonomi lokal paling kuat di Myanmar pasca-rezim militer. Sebaliknya, bila runtuh, Rakhine kembali ke lingkaran kekerasan lama.
Tidak ada komentar:
Write komentar